Berita Dunia

Membawa Informasi Dunia Kepada Anda

Home - Business & Economy - Pengacara Ini Sebut Tahun 2016 Penyiksaan Bagi Wajib Pajak

Pengacara Ini Sebut Tahun 2016 Penyiksaan Bagi Wajib Pajak

Posted on Oktober 3, 2017 in Business & Economy

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesain peta jalan (roadmap) program sektor perpajakan untuk periode lima tahun ke depan. Tahun 2016, Unit Eselon I di bawah Kemenkeu ini akan menerapkan program Tahun Penegakan Hukum, setelah realisasi Tahun Pembinaan di 2015.

Beritanya, Th. Penegakan Hukum yang dicanangkan Ditjen Pajak buat Harus Pajak takut. Bahkan juga pengacara populer, Hotman Paris Hutapea mengatakan Th. Penegakan Hukum di 2016 jadi th. penyiksaan.

“Kalau th. ini th. pembinaan, jadi th. depan penyiksaan. Bisa tidak dikisahkan bagaimana kita ingin disiksa di th. depan, ” kata Hotman waktu menghadiri Tax Gathering serta Dialog di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesain peta jalan (roadmap) program bidang perpajakan untuk periode lima th. ke depan.

Th. 2016, Unit Eselon I dibawah Kemenkeu ini juga akan mengaplikasikan program Th. Penegakan Hukum, sesudah realisasi Th. Pembinaan di 2015.

Beritanya, Th. Penegakan Hukum yang dicanangkan Ditjen Pajak buat Harus Pajak takut. Bahkan juga pengacara populer, Hotman Paris Hutapea mengatakan Th. Penegakan Hukum di 2016 jadi th. penyiksaan.

“Kalau th. ini th. pembinaan, jadi th. depan penyiksaan. Bisa tidak dikisahkan bagaimana kita ingin disiksa di th. depan, ” kata Hotman waktu menghadiri Tax Gathering serta Dialog di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Direktur Penyuluhan Service serta Hubungan Orang-orang Ditjen Pajak Kemenkeu, Mekar Satria Paling utama mengaku di th. penegakan hukum 2016, di pastikan akan tidak ada sekali lagi potongan harga atau insentif pajak.
“Penekanannya benar-benar dilakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran atas ketetapan perpajakan. Caranya beberapa macam, seperti kontrol, penegakkan hukum lebih tinggi, aksi penagihan serta pencekalan, ” terang dia.

Disamping itu, Staf Pakar Menteri Keuangan Bagian Pengawasan Pajak Puspita Wulandari, memberikan, penegakan hukum di bagian perpajakan juga akan benar-benar diaplikasikan bila Harus Pajak dapat dibuktikan tidak mematuhi ketentuan pajak, misalnya isi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar sesuai sama kenyataan serta keadaan.

Pasalnya, ia mengakui, penerimaan pajak juga akan dialirkan untuk membuat infrastruktur, membiayai aktivitas ekonomi pemerintah dengan tujuan tujuan mendorong perkembangan ekonomi serta tingkatkan kesejahteraan rakyat.

“Tahun depan Th. Penegakan Hukum, janganlah kuatir serta bimbang. Ditjen Pajak juga miliki keharusan jika ada kekeliruan. Itu janji Ditjen Pajak yang berada di Undang-undang KUP yang juga akan di amandemen sesuai sama perubahan jaman, ” tukas Puspita. Sumber: www.siamplop.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *